Berita

KORUPSI ITU JELEK

Rabu Wage, 26 Mei 2010 11:42 WIB 2061

Korupsi itu jelek ( a bad practice ), pandangan-pandangan seperti ini semacam konsensus umum baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Namun praktek buruk ini masih saja sulit diberantas. Bahkan saat ini tidak satupun Negara di dunia yang system hukum dan politiknya sudah maju ataupun Negara yang masih berkembang seperti Indonesia terbebas dari korupsi. Korupsi adalah tindak pidana khusus, kekhususan ini ditunjukkan dari adanya ketentuan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi harus didahulukan dengan perkara lain guna penyelesaian secepatnya dan adanya pidana minimum dll. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa. Pada saat sebelum reformasi Tindak Pidana Korupsi penyelidikannya dilakukan oleh Penyidik Polri dan Jaksa, maka setelah reformasi ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berwenang selaku Penyelidik, Penyidik dan sekaligus sebagai Penuntut Umum. Sedihnya, demikian H. Kamari, SH dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta saat menjadi Narasumber pada Seminar sehari tentang Upaya Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Bank Bantul (27/3) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul, meskipun demikian praktek-praktek korupsi bukannya berkurang, melainkan mengalami eskalasi / peningkatan yang tidak terbayangkan. Bahkan saat ini dikenal istilah korupsi berjamaah yang pelakunya adalah yang terhormat wakil rakyat. Kejaksaan telah berupaya sekuat tenaga melakukan kewenangannya dalam perkara pemberantasan korupsi dengan mengoptimalkan penanganan korupsi. Di tingkat Kejaksanaan Tinggi (Kejati) ditargetkan 5(lima) perkara harus ditangani dalam 1 tahun, sedangkan ditingkat Kejaksanaan Negeri (Kejari) 3(tiga) perkara. Mulai Maret 2010 oleh Pimpinan Kejaksaan target yang harus ditangani oleh Kejati menjadi 8(delapan) perkara sedang untuk Kejari 5(lima) perkara. Sebagai wujud komitmennya yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi Kejaksaan tidak hanya meningkatkan target perkara yang harus ditangani setiap tahunnya, tetapi juga memberikan sanksi bagi pejabat struktural yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut dengan cara dimutasikan secara demosi. Naskah ini diterbitkan pada Senin Legi, 29 Mar 2010 11:38 WIB