Berita

Seminar Pemantapan Kawasan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Jumat Kliwon, 11 November 2016 14:33 WIB 1920

foto

Rabu, 9 November 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Seminar Pemantapan Kawasan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Peserta terdiri dari Kepala SKPD se-Kabupaten Bantul, Camat se-Kabupaten Bantul, Direktur RSUD dan BUMD di Kabupaten Bantul dengan narasumber Bupati Bantul Bapak Drs. H. Suharsono, Ibu Sri Wahyuningsih, SH, M.Hum (Plt. Inspektur Jenderal Kemendagri)  dan Bapak Ketut Sumedana, SH, MH. (Kepala Kejaksaan Negeri Bantul). Bertindak sebagai moderator yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Bapak Drs. Riyantono, M.Si. Dalam kesempatan tersebut sekaligus dilaksanakan Launching Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Bupati Bantul Bapak Drs. H. Suharsono memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara seminar. Menghaturkan terima kasih kepada Ibu Plt. Irjen Kemendagri (Ibu Sri Wahyuningsih, SH, M.Hum) atas perkenannya hadir pada kesempatan ini, begitu juga untuk  Bapak Ketut Sumedana, SH, MH. (Kepala Kejaksaan Negeri Bantul). Bagi pemerintah kabupaten bantul, menyelenggarakan pembangunan, merupakan tanggung jawab konstitusional, dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana yang menjadi cita-cita luhur bangsa kita ini. Untuk itulah, melalui acara pada hari ini, kita berharap berlangsung proses.

Pembelajaran Bersama, Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pemahaman Dan Integritas Kita Semua Sebagai Pelayan Masyarakat Agar Kita Semua Dapat Bekerja Sesuai Dengan Aspirasi Rakyat, Koridor Hukum, Dan Dapat Mencapai Target Kinerja Yang Telah Ditetapkan. Suatu Pemahaman Yang Baik Bukan Saja Akan Menghindari Adanya Persepsi Yang Keliru, Tetapi Juga Untuk Memantapkan Semua Pihak Dalam Pengambilan  Keputusan Dan Menjalankan Keputusan Tersebut. Kita Ingin Menghindari Adanya Pemahaman Yang Salah Atau Keliru, Yang Sering  Menjadi Bagian Dari Aspek Yang Membentuk Suasana Kerja Yang  Penuh Ketidakpastian, Penuh Dengan Suasana Khawatir, Yang Pada Gilirannya Dapat Menurunkan Kualitas Kinerja Pemerintah Di Dalam Menggerakkan Pembangunan.

Materi dari Bapak Ketut Sumedana, SH, MH berjudul Menuju Pemerintahan yang Baik/Bebas Korupsi dan Pungli. Beberapa pandangan Good Governance : Pemerintahan Yang Baik, Upaya Pemerintah yang amanah utk menciptakan Pemerintahan yg Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Good Governance penting untuk :

  • Menghindari adanya Perbuatan Melawan Hukum, Penyalahgunaan Kekuasaan, Kesewenang-wenangan.
  • Perubahan Pola Interaksi Sosial dari Dunia Nyata ke Dunia Maya.
  • Globalisasi/Persaingan Pasar Bebas.
  • Perubahan Maindset dari Negara Pejabat menjadi Negara Pelayan.
  • Harus ada Hukum Positif yg mengatur, Etika/Asas Prinsip Pemerintahan yg Baik (GG).

Mewujudkan : From Bad Governance to Good Governance :

Bad Gogernment

Good Gogernment

1. Lamban dan Reaktif

1. Proaktif

2. Arogan.

2. Ramah dan Persuasif.

3. Korup/Pungli

3.Transparan.

4. Birokratisme.

4.Mengutamakan Proses dan Produk

5. Bekerja secara Naluriah.

5. Bekerja secara sistematik.

6. Engan Berubah.

6.Pembelajaran sepanjang ayat.

7. Boros

7. Profesional dan Proporsional.

8.Kurang berorientasi pd kepentingan Publik.

8. Orientasi kepada kepentingan Publik.

Karakteristik dalam pengambilan keputusan Pelaksanaan Good Governance:

  • Participation :

       Keterlibatan Masyarakat dlm membuat Keputusan.

  • Rule of Law :

       Kerangka Hk yg adil tanpa pandang bulu.

  • Transparency :

       Kebebesan memperoleh Imformasi Publik.

  • Responsiveness :

       Cepat tanggap.

  • Consensus Orientation :

       Orientasi pada kepentingan Masyarakat.

  • Equity :

       Kesempatan yg sama utk memperoleh kesejahteraan dan Keadilan.

Isu terkait Kompetensi dan Akuntabilitas Pegawai PEMDA :

Kualitas SDM

•SDM melebihi dari kebutuhan

•Terkooptasi Kekuatan Politik

•Kerancuan antara Jabatan Politis dan Karir

•Pola Karir mengabaikan profesionalisme dam Kompetensi

Standar Pelayanan Minimum (SPM)

•SOP

•Sistem Pelayanan Terpadu

•Kode Etik Aparatur

•Orientasi pada Kepentingan Publik

Standar Pelayanan Minimum (SPM)

SOP

Sistem Pelayanan Terpadu.

Kode Etik Aparatur

•Orientasi pada Kepentingan Publik

Good Government terkait erat dengan Pelayanan Publik
apa yg diharapkan Masy dari Pelayanan Publik :

  • Kederhanaan : Prosedur yg tdk berbelit, mudah,lancar, cepat, tepat, mudah dipahami dan dilaksanakan.
  • Kejelasan dan Kepastian : Prosedur dan tatalaksana pelayanan, persyaratan tehnis dan admnistrasi, tata cara pembayaran, tarif pelayanan, dan jangka waktu pelayanan.
  • Keamanan : Proses dan Produk hasil pelayanan yg dapat memberikan kenyamanan, keamanan & Kepastian hukum bg Masyarakat.
  • Keterbukaan :Diinformasikan secara terbuka.
  • Efisiensi : persyaratan pelayanan dibatasi pd hal2 yg berkaitan lgs dg pencapaian sasaran.
  • Ekonomis : meniadakan biaya2 tambahan, tarif pelayanan ditentukan secara wajar.
  • Keadilan dan Pemerataan :Jangkauan Pelayanan yg luas dgn distribusi yg merata dan adil ke seluruh masya.
  • Ketepatan Waktu : pelaksanaan hrs diselesaikan tepat waktu.

Arah Kebijakan :

  • Penataan Kembali SDM Aparatur sesuai Kebutuhan, Kopentensi, penempatan dan jenjang karir.
  • Penguatan Kelembagaan /Penataan Fungsi Kelembagaan.
  • Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur PNS (sosialisasi, diklat, workshop, seminar, pelatihan dll).
  • Merapkan Nilai Etika aparatur/membangun budaya kerja.
  • Menerapkan Reward and Punishment.

Paket Kebijakan Pemerintah di Bidang Hukum :

  • Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
  • Sasaran :  Proyek Pemerintah dan Sentra Pelayanan Publik di Kementerian /Lembaga dan Pemda.

Identifikasi Pungli Pada Proyek Pemerintah :

  • Perencanaan dan Penggaran : (pemotongan Anggaran, pengalihan Anggaran, Penundaan Anggaran).
  • Pengorganisasian : Penentuan Pelaksana dan Pemenang Proyek.
  • Pelaksanaan  : Mensubkontrakkan, sistem Undian oleh Rekanan/arisan, Sistem Bergilir, sistem bagi hasil dll.
  • Evaluasi : Fiktif, Mark-UP, Mark-Down.

Sentra Pelayanan Publik Rawan Pungli di Daerah :

  • Pelayanan Administrasi : Kependudukan (KTP, Kartu Kelg, SIM, Pasport,Visa, akta nikah dll) dan Perijinan (ijin lokasi, IMB, HO, Ijin Trayek, Ijin Reklame,  Ijin Sewa/beli Tanah dll)
  • Penyediaan Barang Publik : Perumahan Rakyat, Irigasi, IPAL, Jalan Raya dll.
  • Penyediaan Jasa Publik : Kesehatan, Pendidikan, Pemakaman, Telekomunikasi, Kebersihan, Pemadam Kebakaran, dll.

Wewenang Satgas Saber Pungli :

  • Bangun Sistem Cegah dan Berantas Pungli.
  • Melakukan Puldata dan Informasi dari Kementerian/Lembaga dan Pihak Lain yg terkait dg Penggunaan IT.
  • Koordinasi, Merencanakan dan Melaks OPS Berantas Pungli.
  • Melaks Operasi Tangkap Tangan.
  • Memberikan Rekomendasi utk pemberian Sanksi kepada Pelaku Pungli sesuai Peratper-UU-an.
  • Memberikan Rekomendasi Pembentukan Unit Saber Pungli.
  • Melaksanakan Evaluasi Kegiatan Pemberantasan Pungli.

Ketentuan yg digunakan utk Menjerat Pelaku PUNGLI :

  • UU No.11/1980 ttg Tindak Pidana Suap.
  • KUHP pasal 368 Pemerasan.
  • UU No.20/2001 ttg Perubahan atas UU No.31/1999 tentang TIPIKOR, Pasal 5 (1) dan (2), 11, 12 B, 13.

Memutus Mata Rantai Pungli :

  • Upaya Preventif (pencegahan) : Pembekalan, Himbauan, sosialisasi, Luhkum-Penkum, Kampanye Anti Pungli.
  • Upaya Refresif (OTT/Operasi Tangkap Tangan).
  • Membangun Sistem Pelayanan Terpadu/Standar pelayanan minimal.
  • Membangun Sistem Pelayanan Berbasis IT/ e-Government.
  • Membangun Sistem Cegah dan Brantas Pungli.
  • Peran Serta Masyarakat

Sedangkan Wakil Ketua Satgas Saber Pungli Nasional (Ibu Sri Wahyuningsih, SH, M.Hum) meminta agar Satgas Saber Pungli Bantul untuk segera aktif bekerja yakni dalam pengawasan di beberapa dinas atau instansi yang dinilai rawan terhadap tindakan pungutan liar (pungli). Disebutkan oleh Ibu Sri Wahyuningsih bahwa 7 (tujuh) area di pemerintahan daerah sangat rawan terjadi pungli meliputi : Dinas Perijinan, Program Hibah, Bantuan Sosial, Dinas Pendidikan, Kepegawaian, Dana Desa, Pengadaan Barang dan Jasa, serta layanan publik yang lain. Tujuh area rawan pungli khusus untuk pemerintahan daerah berlaku untuk seluruh daerah. Soalnya area – area itu yang ranahnya pemerintah daerah, jika di lembaga lain seperti kementerian itu berbeda – beda. Dari tujuh area area rawan pungli tersebut terdapat dua area yang paling sering ditemukan adanya pungli yakni pada Dinas Perijinan dan Program Hibah Bansos. Sementara itu terkait sistem penganggaran untuk mendukung kinerja Satgas Saber Pungli di daerah, diserahkan sepenuhnya ke masing – masing pemerintah daerah.