Berita

Workshop Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Selasa Wage, 4 April 2017 14:17 WIB 1546

foto

Kamis, 30 Maret 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Workshop Pencegahan KKN dengan tema “Dengan Semangat Makaryo Bangun Desa Kita Wujudkan Birokrasi Yang Bersih dan Bebas KKN Menuju Bantul Yang Cerdas, Sehat, dan Sejahtera. Peserta terdiri dari Kepala SKPD se-Kabupaten Bantul, Camat se-Kabupaten Bantul, Lurah Desa di wilayah Kecamatan Bantul, Lurah Desa di wilayah Kecamatan Pundong, Lurah Desa di wilayah Kecamatan Piyungan, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Tahun 2017, Direktur RSUD dan BUMD di Kabupaten Bantul dengan narasumber Bupati Bantul Bapak Drs. H. Suharsono dan, Bapak Ketut Sumedana, SH MH. (Kepala Kejaksaan Negeri Bantul). Bertindak sebagai moderator yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Bapak Drs. Riyantono, M.Si. Dalam kesempatan tersebut sekaligus dilaksanakan Launching Forum Pemantau Independen (FORPI) Tahun 2017 ditandai dengan pengukuhan oleh Bupati Bantul Bapak Drs. H. Suharsono, Launching Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Tahun 2017. Selain itu dilaksanakan juga Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Bupati Bantul dengan Kejaksaan Negeri Bantul dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kejaksaan Negeri Bantul dengan sebelas Desa di wilayah Kecamatan Bantul, Kecamatan Pundong, dan Kecamatan Piyungan. Bupati Bantul Drs. H. Suharsono dalam sambutannya menyampaikan harapan bahwa melalui workshop pencegahan/pemberantasan KKN ini, tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih yang didukung dengan sistem pelayanan publik yang berkualitas tanpa KKN menjadi komitmen kolektif dari tingkat pemerintahan Desa sampai pemerintah Kabupaten Bantul. Materi yang disampaikan oleh Bapak Ketut Sumedana, SH MH. Kali ini mengambil judul memahami dan mengetahui       
Tindak Pidana Korupsi dan PUNGLI dalam Perspektif Pemerintahan  Daerah dan Desa.

  1. Isu Sentral adalah Korupsi :

Dasar Pertimbangan :

  • Korupsi Masih menjadi Isue yg Menarik dari berbagai sensitifitas  yg mengikutinya.
  • Korupsi telah merambah diberbagai Segmen kegiatan: Mulai Pemerintahan dari Pusat sampai ke Desa, dari Eksekutif, Yudikatif sampai Legeslatif, dari Partai sampai Non Partisan, dari Birokrasi sampai ke Swasta.
  • Masih Banyak Aparatur Pemerintahan Daerah ataupun desa belum memahami TUPOKSI, di Khawatirkan karena ketidaktahuan dan kemampuan yg terbatas byk terjerat kasus hukum.
  • Sejak dicanangkan Otonomi Daerah, Potensi Korupsi lebih banyak di Daerah sangat Sulit menarik Investasi di Daerah, di Khawatirkan berpindah Ke  Desa.
  • Menghindari Kekhwatiran Aparatur Daerah/ Desa akan tejerat kasus  Hk dan tidak terserapnya anggaran, Perlu diberikan ruang Komunikasi, konsultasi dan memfasilitasi serta Pendampingan Hk.
  • 2. TINDAK PIDANA KORUPSI (UU 31/1999 jo UU 20/2001)

Delik yg terkait dg kerugian

keuangan negara

Pasal 2(1); 3

 

Delik pemberian sesuatu/janji

kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)

 

Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2);

Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b;

Ps 6(2); Ps 12 c,d

Delik Penggelapan dalam Jabatan

Pasal 8; 9; 10 a,b,c

 

 Delik Perbuatan Pemerasan

Pasal 12 huruf e,f,g

Delik Perbuatan Curang

 

Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d;

Ps 7 (2); Ps 12 huruf h

Delik Benturan kepentingan

dalam Pengadaan

Pasal 12 huruf i

 

Delik Gratifikasi

Pasal 12B jo Pasal 12C

“Selama ini sebagian masyarakat memandang TPK hanya sebagai perbuatan yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara.”

Kenali Hukum, Jauhi Hukuman

      3. Menghindari adanya korupsi, harus Tahu dan Memahami

      4. Sektor-sektor Rawan TPK :

  • Sektor Pemasukan Uang Negara. (Penerimaan Pajak, Royalti Tambang, Dana Hibah BUMN/BUMD, PNBP dll).
  • Sektor Pengeluaran Negara. (APBN/APBD/APBDesa, Pengadaan barang dan jasa di berbagai BUMN, Biaya Kontrak Karya dll).
  • Sektor Pelayanan Publik. (Hibah, Bansos, Rumah Sakit, Perijinan, Pendidikan dll).
  • Sektor Kebijakan Publik. (Kebijakan Investasi, Regulasi dan Penganggaran dll)

      5. Berbagai Hambatan pengungkapan Tindak Pidana Korupsi :

  •     Hambatan Struktural : berasal dari praktek penyelenggaraan negara Egoisme       sektoral/institusional.
  • Hambatan Kultur : Kebiasaan negatif yg berkembang di masy, Politik Balas Budi,  Sikap   Sungkan,  toleransi, Upeti, Sikap permisif (masa bodoh).          
  • Hambatan Instrumental : Peraturan perundang-undangan Tidak jelas, tumpang tindih dan berbelit-belit, Sanksi yg tidak tegas, Sulitnya pembuktian.
  • Hambatan Menejerial : Diabaikannya prinsip menejemen yang baik, kurang tindak lanjut hasil pengawasan/temuan, lemahnya kordinasi, tidak memadainya sistem kepegawaian (rekrutmen, pengajian, penempatan, Reward and Punishment).

      6. Strategi Pecegahan Korupsi

         Internal Pemerintah

  • Kemauan Politik dan Komitmen.
  • Meningkatkan Penghasilan Pegawai.
  • Inovasi Pelayanan Publik.
  • Reward and Punishment
  • E.Governance and E.Procurement, E-Bugeting.

      7. Eksternal Pemerintah

  • Reformasi Hukum
  • Pers Bebas
  • Pendampingan TP4P/TP4D
  • Public awarness
  • Paket Kebijakan Pemerintah di Bidang Hukum
  • Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
  • Sasaran : Sentra Pelayanan Publik di Kementerian /Lembaga dan Pemda/Desa

     8. Sentra Pelayanan Publik Rawan Pungli

  • Bidang Kesehatan/ Rumah Sakit, Pendidikan, Perhubungan.
  • Pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, SIM, Paspor, Perpanjangan STNK, SKKB, Sertifikat Tanah, sertifikasi.
  • Pembayaran Pajak, Pembayaran Denda2, Tilang, Parkir/Retribusi.
  • Perijinan-Perijinan (Kementerian, Pemerintah Daerah, Desa).

     9. Wewenang Satgas Saber Pungli

  • Bangun Sistem Cegah dan Berantas Pungli.
  • Melakukan Puldata dan Informasi dari Kementerian/Lembaga dan Pihak Lain yg terkait dg Penggunaan IT.
  • Koordinasi, Merencanakan dan Melaks OPS Berantas Pungli.
  • Melaks Operasi Tangkap Tangan.
  • Memberikan Rekomendasi utk pemberian Sanksi kepada Pelaku Pungli sesuai Peratper-UU-an.
  • Memberikan Rekomendasi Pembentukan Unit Saber Pungli.
  • Melaksanakan Evaluasi Kegiatan Pemberantasn Pungli.

     10. Ketentuan yg digunakan utk Menjerat Pelaku PUNGLI :

  • UU No.11/1980 ttg Tindak Pidana Suap.
  • KUHP pasal 368 Pemerasan.
  • UU No.20/2001 ttg Perubahan atas UU No.31/1999 tentang TIPIKOR, Pasal 5 (1) dan (2), 11, 12 B, 13.