Berita

Penguatan Penilaian Risiko Bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Rabu Pon, 20 September 2017 14:12 WIB 2214

foto

Selasa, 19 September 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Kegiatan Penguatan Penilaian Risiko Bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tema “Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Melalui Penerapan Penilaian Risiko Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”. Peserta berjumlah 70 orang yang terdiri dari Kepala Badan/Dinas/Kantor/Direktur RSUD/ Sekretaris DPRD/Kepala Bagian dan Camat se-Kabupaten Bantul dengan narasumber Bupati Bantul Bapak Drs. H. Suharsono dan Ibu Tytut Ratih Kusumo (Kepala Perwakilan BPKP DIY), Moderator oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Bapak Drs. Riyantono, M.Si. Acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, selanjutnya adalah Laporan Panitia Penyelenggara oleh Inspektur Kabupaten Bantul Bapak Hermawan Setiaji, SIP, MM. Dalam laporannya beliau menyampaikan bahwa SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang mengarah pada clean and good governance. Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negative terhadap pencapaian tujuan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu daftar sumber – sumber risiko dan kejadian – kejadian yang berpotensi membawa dampak terhadap pencapaian tiap tujuan yang telah diidentifikasi dalam penetapan tujuan. Bupati Bantul Bapak Drs. H. Suharsono dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdapat lima unsur pengendalian intern yang salah satunya adalah penilaian risiko. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penilaian risiko yaiyu mengidentifikasi risiko, analisis risiko, dan menetapkan struktur pengendalian untuk menangani risiko. Bupati Bantul juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Perwakilan BPKP DIY beserta seluruh Jajarannya atas bantuan pendampingan, bimbingan, dan konselingnya serta spirit yang tinggi untuk membangun sebuah performa sehingga Kabupaten Bantul akan lebih tertata dengan baik. Selain itu Bapak Bupati Bantul mengajak kepada semua ASN di Kabupaten Bantul untuk berkomitmen dan berupaya nyata menerapkan Sistem Pengedalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan demikian melalui SPIP yang telah terpatri dalam mindset setiap aparatur, diharapkan akan terwujud budaya kerja yang disiplin, efektif, dan efisien. Setelah sambutan bupati dilanjutkan dengan paparan materi oleh Ibu Tytut Ratih Kusumo (Kepala Perwakilan BPKP DIY) antara lain : target maturitas SPIP berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019 dan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021, karakteristik level maturitas SPIP, capaian level maturitas SPIP secara nasional, kondisi maturitas SPIP di DIY per 31 Desember 2016, tahapan penilaian risiko, definisi risiko, tingkatan tujuan, kemungkinan kejadian/peristiwa, penyebab risiko, contoh kriteria dan skala kemungkinan terjadinya risiko, contoh kriteria dan skala dampak terjadinya risiko, contoh formulir kertas kerja analisi risiko, contoh kriteria penerimaan risiko, respon terhadap risiko, contoh formulir rencana tindak pengendalian, dan contoh peta risiko. Saran – saran yang disampaikan ada tiga macam yaitu membuat petunjuk pelaksanaan mengenai penilaianrisiko untuk memperjelas pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, menginstruksikan kepada kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bantul untuk melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Bupati bantul Nomor 76 Tahun 2011 tentang Standar Operasi dan Prosedur Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada seluru OPD, menginstruksikan kepada kepala OPD untuk : menyusun atau melengkapi penilaian risiko atas kegiatan utama di masing – masing OPD dan ditandatangani oleh Kepala OPD, melengkapi dan memperbarui SOP kegiatan utama di masing – masing OPD sesuai dengan risiko yang teridentifikasi sehingga risiko dapat dikelola dan ditangani dengan baik, antara lain SOP pembaruan informasi yang diunggah dalam website, menetapkan secara formal pengelola/administrator website, mendokumentasikan dengan tertib pelaksanaan SPI serta kejadian penting lainnya.Selasa, 19 September 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Kegiatan Penguatan Penilaian Risiko Bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tema “Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Melalui Penerapan Penilaian Risiko Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”. Peserta berjumlah 70 orang yang terdiri dari Kepala Badan/Dinas/Kantor/Direktur RSUD/ Sekretaris DPRD/Kepala Bagian dan Camat se-Kabupaten Bantul. dengan narasumber Bupati Bantul Bapak Drs. H. Suharsono dan, Ibu Tytut Ratih Kusumo (Kepala Perwakilan BPKP DIY), Moderator oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Bapak Drs. Riyantono, M.Si. Acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, selanjutnya adalah Laporan Panitia Penyelenggara oleh Inspektur Kabupaten Bantul Bapak Hermawan Setiaji, SIP, MM. Dalam laporannya beliau menyampaikan bahwa SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang mengarah pada clean and good governance. Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negative terhadap pencapaian tujuan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu daftar sumber – sumber risiko dan kejadian – kejadian yang berpotensi membawa dampak terhadap pencapaian tiap tujuan yang telah diidentifikasi dalam penetapan tujuan. Bupati Bantul Bapak Drs. H. Suharsono dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdapat lima unsur pengendalian intern yang salah satunya adalah penilaian risiko. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penilaian risiko yaiyu mengidentifikasi risiko, analisis risiko, dan menetapkan struktur pengendalian untuk menangani risiko. Bupati Bantul juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Perwakilan BPKP DIY beserta seluruh Jajarannya atas bantuan pendampingan, bimbingan, dan konselingnya serta spirit yang tinggi untuk membangun sebuah performa sehingga Kabupaten Bantul akan lebih tertata dengan baik. Selain itu Bapak Bupati Bantul mengajak kepada semua ASN di Kabupaten Bantul untuk berkomitmen dan berupaya nyata menerapkan Sistem Pengedalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan demikian melalui SPIP yang telah terpatri dalam mindset setiap aparatur, diharapkan akan terwujud budaya kerja yang disiplin, efektif, dan efisien. Setelah sambutan bupati dilanjutkan dengan paparan materi oleh Ibu Tytut Ratih Kusumo (Kepala Perwakilan BPKP DIY) antara lain : target maturitas SPIP berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019 dan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021, karakteristik level maturitas SPIP, capaian level maturitas SPIP secara nasional, kondisi maturitas SPIP di DIY per 31 Desember 2016, tahapan penilaian risiko, definisi risiko, tingkatan tujuan, kemungkinan kejadian/peristiwa, penyebab risiko, contoh kriteria dan skala kemungkinan terjadinya risiko, contoh kriteria dan skala dampak terjadinya risiko, contoh formulir kertas kerja analisi risiko, contoh kriteria penerimaan risiko, respon terhadap risiko, contoh formulir rencana tindak pengendalian, dan contoh peta risiko. Saran – saran yang disampaikan ada tiga macam yaitu membuat petunjuk pelaksanaan mengenai penilaianrisiko untuk memperjelas pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, menginstruksikan kepada kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bantul untuk melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Bupati bantul Nomor 76 Tahun 2011 tentang Standar Operasi dan Prosedur Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada seluru OPD, menginstruksikan kepada kepala OPD untuk : menyusun atau melengkapi penilaian risiko atas kegiatan utama di masing – masing OPD dan ditandatangani oleh Kepala OPD, melengkapi dan memperbarui SOP kegiatan utama di masing – masing OPD sesuai dengan risiko yang teridentifikasi sehingga risiko dapat dikelola dan ditangani dengan baik, antara lain SOP pembaruan informasi yang diunggah dalam website, menetapkan secara formal pengelola/administrator website, mendokumentasikan dengan tertib pelaksanaan SPI serta kejadian penting lainnya.