Berita

Pendampingan Perjanjian Kerjasama (PKS) Dengan Kejari Bantul di Kecamatan Bambanglipuro

Senin Pon, 19 November 2018 14:53 WIB 111

foto
Persiapan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama

Agenda Pendampingan Perjanjian Kerjasama (PKS) di Kecamatan Bambanglipuro  oleh Kejaksaan Negeri Bantul bekerjasama dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dilaksanakan Kamis (13/11). Peserta pendampingan kurang lebih 50 personil dari unsur perangkat Desa di wilayah Kecamatan Bambanglipuro.

Materi Gambaran Umum Perjanjian Kerjasama, Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama, Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama dan Pengelolaan Tanah Kas Desa disampaikan oleh narasumber tunggal Hartana, SH dari Kejaksaan Negeri Bantul. Hartana, SH juga menjelaskan bahwa Salah satu ketentuan penting dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut