Berita

Sosialisasi Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Jumat Pahing, 28 Desember 2018 10:28 WIB 82

foto
Pedagang Pasar Ngangkruksari foto bersama narasumber Sosialisasi Pencegahan KKN

Rabu (26/12) Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kabupaten Bantul menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang bertempat di Pasar Ngangruksari Kretek Bantul. Peserta sosialisasi adalah seluruh Pedagang dengan narasumber dari Polres Bantul.

Jadwal Sosialisasi sebagai berikut :

No

Jam

Lokasi

Ket

 

1

09.00 – 09.45

Pasar Ngangkruksari

Gambaran Umum,Tugas, Fungsi dan Wewenang Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kabupaten Bantul

Polres Bantul

09.45 – 10.30

PP 87 Tahun 2016

Polres Bantul

10.30 – 11.15

Upaya Penanganan Pungli di Kab. Bantul

Polres Bantul

11.15 – 12.00

Aspek Hukum Pungli

Polres Bantul

 

12.00 - 12.45

 

Peranan Binmas

Polres Bantul

 

Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi : intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Sedangkan wewenangnya meliputi : membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi, mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar, melakukan operasi tangkap tangan, memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan instansi, dan melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Selain itu Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Bantul mempunyai tugas untuk  melaksanakan Pemberantasan Pungutan Liar secara efektif dan efisien dengan optimalkan pemanfaatan personil, Satuan Kerja, Dan Sarana Prasarana, Baik yang Berada Di Kementerian / Lembaga Maupun Pemerintah Daerah.