Berita

LKHASN Untuk Seluruh ASN di Kabupaten Bantul

Senin Pon, 8 April 2019 09:48 WIB 199

foto

Latar Belakang

  1. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  2. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang
  3. Bentuk Transparansi Aparat Sipil Negara
  4. Penguatan Integritas Aparatur

 

Dasar Hukum

  1. Undang‐UndangNomor28 Tahun1999 tentangPenyelenggaraNegara yang  BersihdanBebasdariKorupsi, Kolusi, danNepotisme(KKN) dan
  2. Undang‐UndangNomor30 Tahun2002 tentangKomisiPemberantasanTindak PidanaKorupsi(KPK)
  3. Inpres5 tahun2004 tentangpercepatanpemberantasankorupsi
  4. SuratEdaranNomorSE/03/M.PAN/01/2005 tentangLHKPN; 
  5. SuratEdaranNomorSE/05/M.PAN/04/2006 tentangLHKPN; 
  6. SuratEdaranNomorSE/16/M.PAN/10/2006 tentangTindakLanjutPenyampaian LHKPN; 
  7. SuratEdaranNomorSE/01/M.PAN/01/2008 tentangPeningkatanKetaatan LHKPN UntukPengangkatanPegawaiNegeriSipilDalamJabatan; 
  8. SuratEdaranNomor05 Tahun2012 tentangKewajibanPenyampaiandanSanksi AtasKetidakpatuhanTerhadapKewajibanLaporanHartaKekayaan PenyelenggaraNegara di LingkunganKementerian/LembagadanPemerintah Daerah. 
  9. SuratEdaranNomor1 Tahun2015 tentangKewajibanPenyampaianLaporan HartaKekayaanAparaturSipilNegara (LHKASN) Di LingkunganInstansi Pemerintah.

 

Muatan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015

  1. Menetapkan pejabat wajib lapor LHKPN;
  2. Menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN;
  3. Menggunakan formulir LHKASN yang telah ditetapkan dalam surat edaran ini;
  4. Menugaskan APIP untuk mengelola LHKASN;
  5. Peninjauan kembali jabatan dan sanksi jika tidak memenuhi ketentuan ini;
  6. Sanksi bagi pegawai di lingkungan APIP yang menyalahi kewenangan

 

LHKPN DAN LHKASN

URAIAN

LHKPN

LHKASN

Subyek

Pejabat Negara dan pejabat strategis serta potensi / rawan KKN

Seluruh ASN selain yang berkewajiban LHKPN

Tujuan Penyampaian

KPK

Pipinan Organisasi Melalui APIP

Pengelola

KPK

APIP

Lampiran Bukti

Wajib melampirkan bukti

Tidak wajib melampirkan bukti

Waktu Penyampaian

2 bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan

1 bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan