Berita

PKS Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokarasi

Senin Kliwon, 20 Mei 2019 10:58 WIB 172

foto
Peserta PKS Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Jumat (17/05) diselenggarakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan materi Pendampingan OPD untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Narasumber oleh Komang Sukawirawan, ST, M.Eng (Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul) dan PKS diikuti oleh Jabatan Fungsional Auditor (JFA) serta Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

Komang Sukawirawan, ST, M.Eng menjelaskan bahwa PMPRB Tahun 2019 berbeda dengan Tahun 2018. PMPRB Tahun 2018 ada 2 jenis akun yaitu akun Sekretaris Daerah dan akun Inspektorat sebagai Assessor, sedangkan untuk Tahun 2019 ada 3 jenis akun yaitu akun Sekretaris Daerah, akun Inspektorat, dan akun unit (10 OPD sampel). Sepuluh OPD tersebut adalah Inspektorat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan, RSUD Panembahan Senopati, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (Diperpautkan). Sepuluh OPD yang ditunjuk dibuatkan akun dengan user ID dan password, selanjutnya mengentri dan menilai secara mandiri pelaksanaan PMPRB dengan dilengkapi bukti dokumennya. Untuk pendampingan OPD, Inspektorat membentuk 5 Tim Pendamping dalam mengentri dan menyiapkan bukti pendukung (dalam hal ini 1 Timmengampu 2 OPD). Komang Sukawirawan juga menyampaikan bahwa telah ada kesepakatan Inspektorat Kabupaten/Kota  se-DIY untuk batas entri sistem online paling lambat 22 Mei 2019 untuk akun OPD, sedangkan bukti pendukung disiapkan paling lambat 31 Mei 2019.