Berita

Pendampingan dan Evaluasi Penggunaan Anggaran untuk Penanganan COVID-19 pada seluruh Desa di wilayah Kecamatan Dlingo

Selasa Wage, 11 Agustus 2020 14:55 WIB 179

foto

BANTUL - Inspektorat yang juga Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten dan Kejaksaan Negeri Bantul melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran penanggulangan COVID-19. Pelaksanaan pendampingan dan evaluasi pada hari ini, Selasa (11/8) dilakukan di Aula Kecamatan Dlingo yang dihadiri oleh Seluruh Aparatur Desa di wilayah Kecamatan Dlingo. Dalam acara ini dipimpin oleh Camat Dlingo, Bapak Deni Ngajis Hartono, S.STP., MPA. Camat Dlingo menyampaikan bahwa, “dalam kondisi pandemi ini kami selalu menghimbau untuk berhati-hati dalam tanggap bencana OVID-19 ini. Beberapa hal yang kami lakukan yakni selalu menyiapkan desinfektan dan menyediakan fasilitas pos-pos yang diperuntukan melakukan pemantauan terhadap para pemudik atau warga dari luar daerah yang memasuki wilayah kecamatan dlingo dan kami juga melakukan pembiayaan untuk isolasi mandiri bagi yang bersangkutan” ujarnya.

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Kabupaten Bantul, Bapak Ir. Imam Subardiarsa, M.M. mengatakan, “Dalam kesempatan ini kami tidak bermaksud untuk melakukan pemeriksaan akan tetapi disini kami akan mengevaluasi penggunaan dana COVID-19 yang nantinya akan diperiksa oleh BPK dan/atau Lembaga Negara lainnya. Apabila ada kendala silahkan untuk konsultasi kepada Inspektorat Daerah” jelasnya.

Sementara itu, Narasumber dari Kejaksaan Negeri Bantul, Bapak Surono mengatakan, “segala kegiatan dalam penggunaan dana desa untuk COVID-19 dipastikan semua harus ada pertanggungjawabannya. Sebagai contoh dalam masa pandemi ini harga alat kesehatan atau sejenisnya sudah tidak wajar, dalam proses pembelian diharuskan ada bukti kwitansi dan surat pernyataan antar pihak bahwa memang terjadi transaksi secara rinci. Kami mengharapkan tidak ada yang melakukan manipulasi harga. Apabila terdapat indikasi penyimpangan silahkan melaporkan kepada kami” jelasnya.

Bu Heni, narasumber dari Kejaksaan Negeri Bantul juga mengatakan bahwa “tujuan dari dokumentasi setiap kegiatan baik dalam kegiatan  penggunaan dana desa untuk COVID-19 maupun kegiatan yang lain yakni sebagai data dukung dan antisipasi apabila terdapat temuan penyelewengan. Diharapkan seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan juklak dan juknis” jelasnya.