Sosialisasi tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Survei Penilaian Integritas Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsive terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul melakukan sosialisasi peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan pemerintahan Kabupaten Bantul memalui zoom meeting yang di ikuti oleh seluruh OPD dan Kapanewon Pemerintahan Kab. Bantul.

Acara di buka oleh Inspektur Daerah Bapak Hermawan Setiaji, S.IP., MH di lanjutkan penyampaian materi Sosialisasi Perbup Bantul Nomor 12 Tahun 2021. Disampaikan bahwa Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat *(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut merupakan yang di terima di dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, kecuali jika penerima melaporkan gratifikasi yang di terimanya kepada KPK melalui UPG/Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam waktu paling lama 7hari sejak gratifikasi diterima. UPG kemudian meneruskan laporan yang diterima kepada KPK dalam jangka waktu 14 hari sejak laporan gratifikasi diterima. KPK akan menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari sejak laporan Gratifikasi diterima lengkap.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi Survei Penilaian Integritas Kabupaten Bantul oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Bantul. Sosialisasi SPI sebagai acuan untuk program pencegahan korupsi dan peningkatan integritas di Pemerintah Daerah agar bisa dijadikan dasar penyusunan program integritas/anti korupsi organisasi, juga memberi informasi terkait program pencegahan korupsi dan peningkatan kepercayaan public kepada pemerintah daerah.