BANTUL – Dalam rangka menindaklanjuti pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Kabupaten Bantul melaksanakan pendampingan lapangan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY. Agenda kali ini difokuskan pada peninjauan fisik infrastruktur di Jembatan Pucung Growong, Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Imogiri
Kegiatan cek fisik ini merupakan bagian dari rangkaian audit kepatuhan dan kewajaran yang dilakukan oleh BPK Perwakilan DIY terhadap realisasi proyek pembangunan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Dalam tinjauan tersebut, tim auditor dari Inspektorat Kabupaten Bantul mendampingi langsung tim auditor BPK Perwakilan DIY untuk memastikan kesesuaian antara spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak dengan kondisi nyata di lapangan.
Detail Pemeriksaan Lapangan
Selama proses berlangsung, tim gabungan melakukan berbagai pengukuran dan pengujian teknis pada struktur jembatan. Fokus pemeriksaan meliputi:
Volume Pekerjaan: Memastikan kuantitas material dan dimensi bangunan sesuai dengan laporan yang diserahkan.
Kualitas Konstruksi: Melihat ketahanan dan mutu pengerjaan infrastruktur agar sesuai dengan standar keamanan.
Kepatuhan Administrasi: Mencocokkan data fisik dengan realisasi serapan anggaran yang tercatat dalam LKPD 2025.
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Pendampingan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul, melalui Inspektorat, dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Sebagai unsur pengawas internal, Inspektorat berperan aktif menjembatani proses pemeriksaan agar berjalan lancar, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil dari cek fisik di Jembatan Pucung Growong ini nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan BPK Perwakilan DIY dalam memberikan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2025. Dengan adanya pengawasan ketat ini, diharapkan setiap pembangunan infrastruktur di Bantul dapat memberikan manfaat maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
